Selasa, 24 Maret 2015

Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk Lelang Secara Elektronik (E-Proc)



Selama ini, pelelangan umum dan pelelangan sederhana mempersyaratkan Jaminan Penawaran. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering maka ada pengecualian terhadap aturan tersebut.
Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 memang merupakan sebuah “hadiah akhir tahun” dari LKPP yang cukup signifikan, karena mengubah banyak hal terhadap proses pengadaan secara elektronik (E-Proc) yang terdahulu. Juga menyebabkan semua Standard Bidding Document (SBD) atau Standar Dokumen Pengadaan (SDP) harus segera menyesuaikan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 adalah:
  1. Mulai diperkenalkan aplikasi Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara;
  2. Rencana pelaksanaan pengadaan (Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak) yang disusun oleh PPK dapat diserahkan kepada ULP dalam bentuk dokumen elektronik;
  3. Penekanan bahwa jadwal pelaksanaan pemilihan menggunakan hari kalender, kecuali untuk:
    • pemberian penjelasan;
    • batas akhir pemasukan penawaran;
    • pembukaan penawaran;
    • pembuktian kualifikasi; dan
    • batas akhir sanggah/sanggah banding,
tetap memperhatikan hari kerja.
  1. Penegasan bahwa kumpulan tanya jawab pada saat penjelasan pekerjaan sudah berupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan;
  2. Seluruh pernyataan yang dibutuhkan dalam persyaratan kualifikasi sudah tertuang dalam SPSE, sehingga dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik maka penyedia dianggap sudah menyetujui seluruh pernyataan tersebut;
  3. Yang disebut dengan penawaran lebih dipertegas, yaitu file yang dapat dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat harga penawaran, daftar kuantitas dan harga, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;
  4. Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja ULP dapat tidak meminta dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara. Hal ini akan mempersingkat dan mempermudah pelaksanaan pelelangan;
  5. Jaminan penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ATAU tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
  6. Apabila tetap mempersyaratkan Jaminan Penawaran, maka Jaminan Penawaran Asli diserahkan pada saat pembuktian kualifikasi (apabila menggunakan Pascakualifikasi) atau pada saat sebelum penetapan pemenang (apabila menggunakan Prakualifikasi); dan
  7. Apabila tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli dan/atau Jaminan tidak dapat dicairkan, maka akun penyedia akan dinon aktifkan dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam.
http://www.khalidmustafa.info/2012/12/29/jaminan-penawaran-tidak-diperlukan-untuk-lelang-secara-elektronik-e-proc.php 

Marak kebakaran, miliki Asuransi Properti

Selasa, 10 Maret 2015  Kabarbisnis.com
Maraknya kejadian kebakaran yang menimpa sejumlah gedung, fasilitas umum, hingga perumahan penduduk rupanya membuat minat masyarakat untuk mengasuransikan aset propertinya terus meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan positif premi asuransi sektor properti di tahun lalu.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia sendiri mencatat premi bruto asuransi umum tahun 2014 tumbuh sebesar 19,87 persen. Premi bruto asuransi umum tercatat sebesar Rp 56,1 triliun, dibanding tahun 2013 sebesar Rp 46,8 triliun.
Direktur Eksekutif AAUI Julian Noor mengatakan, pertumbuhan terbesar di akhir tahun 2014 dibukukan oleh lini usaha asuransi surety bond (penjaminan) sebesar 105 persen, disusul lini usaha asuransi energi sebesar 33 persen.
Namun, secara nominal pertumbuhan terbesar dibukukan oleh lini usaha asuransi properti sebesar Rp 3,4 triliun. Lini usaha properti kembali mendominasi perolehan premi bruto mengalahkan lini usaha motor yang bertahan selama lima tahun.
“Pertumbuhan perolehan premi bruto asuransi umum tahun 2014 mencatatkan pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan premi tahun 2013 yang dicatat sebesar 20,1 persen,” kata Julian dalam siaran persnya, Senin (9/3/2015).
Sementara itu, klaim bruto pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp 23,5 triliun, meningkat sebesar 28,41 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 18,3 triliun. Peningkatan klaim tertinggi periode ini tercatat pada lini usaha asuransi surety bond sebesar 417,3 persen. Namun secara nominal peningkatan klaim terbesar dibukukan oleh lini usaha asuransi properti sebesar Rp 1,5 triliun.

Asuransi dan Surety Bond / Bank Garansi

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.
Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:
  1. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
  2. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa akturia. 
 
Surety Bond / Jaminan 
adalah salah satu perjanjian antara TIGA pihak.
Surety Company memberikan jaminan untuk Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Ketiga :
Pihak I : Surety Company
Pihak II : Principal
Pihak III : Oblige
Disepakati apabila pihak yang dijamin (principal) lalai atau gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak ketiga (Oblige) atas apa yang telah DIPERJANJIKAN pihak penjamin (Surety) akan mengganti biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai tersebut, atau kewajiban pihak ke II terhadap pihak ke III tersebut.
 
Bank Garansi
Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.Biasayan transaksi atau proyek dalam nilai yang besar mempersyaratkan penyertaan Jaminan Bank (Bank Guarantee). Untuk memenuhi kebutuhan bisnis ini, pihak bank dapat mengeluarkan Bank Garansi/Standby LC. Anda dapat memilih jenis Bank Garansi yang sesuai dengan kebutuhan usaha Anda.


 

Rabu, 24 September 2014

Jaminan sanggah banding bakal naik

Kamis, 25 September 2014
JAKARTA: Pemerintah sepakat untuk menaikkan besaran jaminan sanggah banding untuk proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semula dua per seribu atau paling tinggi Rp50 juta menjadi 1% dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS).

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden No 70/2012 yang telah ditandatangani Presiden pekan lalu tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Goeritno mengatakan dengan adanya kenaikan nilai jaminan sanggah banding tersebut menyebabkan penyedia jasa yang memberikan sanggahan harus bersungguh-sungguh tidak sekadar asal sanggah.

Pasalnya, selama ini banyak penyedia jasa yang asal menyanggah dengan tujuan tertentu misalkan untuk mendapat sesuatu dari calon yang dimenangkan meski tidak sedikit juga yang betul-betul menyanggah karena ada kekhawatiran penyimpangan prosedur.

“Jaminan sanggah banding sekarang 1% dari nilai proyek, hal itu akan lebih memberikan proteksi agar orang  betul-betul serius dan harus menunjukan bukti-bukti dasar yang kuat ketika mengajukan sanggah,” ucapnya dihubungi Bisnis, Senin (13/8/2012).

Sebab, bila sanggah yang disampaikan benar dan terbukti maka pihak yang mengajukan sanggahan tidak mencairkan dananya, sebaliknya ketika sanggahan yang disampaikan terbukti tidak benar maka dia harus mencairkan dana jaminan sebesar 1%.

Misalnya untuk proyek senilai Rp1 miliar, mereka harus menyiapkan dana jaminan 1% dari nilai proyek atau sebesar Rp1 miliar. Di dalam aturan sebelumnya, penyanggah hanya menyiapkan dana jaminan maksimal Rp50 juta atau 0,002% dari nilai proyek.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian PU Danis H Sumadilaga mengatakan aturan baru tersebut, membuat proses lelang menjadi lebih cepat karena tidak perlu terhambat banding.

Mudahnya orang memberikan sanggahan menyebabkan terhambatnya proses tender yang dilaksanakan oleh pemerintah. “Besarnya jaminan membuat orang yang memberikan banding harus benar-benar serius sehingga akan menyebabkan semakin cepatnya penyerapan anggaran di Kementerian. Aturan ini sudah mulai berlaku sejak Perpres ditandatangani,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) Effendi Sianipar menuturkan kenaikan nilai jaminan tersebut akan membuat para penyedia jasa merasa takut untuk menyanggah meskipun dia merasa ada hal yang dinilai tidak benar di dalam proses tender tersebut.

Sebab, akan menimbulkan ketakutan tersendiri bila hasil sanggah yang dia ajukan tidak benar di mata panitia  maka mereka harus memberikan dana jaminan 1%. Padahal menurutnya setiap proses sanggah yang disampaikan berdasar dari pengamatan di lapangan sehingga sudah dipastikan serius.

“Kalau sanggah sampai 1% dari nilai proyek artinya cukup besar dan memberatkan bagi yang menyanggah, padahal masalah paling banyak untuk proyek di atas Rp50 miliar artinya minimal siapkan jaminan Rp500 juta. Hal ini membuat orang semakin takut untuk menyatakan salah atau benar,” tuturnya.

Selain terkait jaminan sanggahan, Perpres 70/2012 juga memuat tentang pembayaran uang muka untuk proyek multiyears yang awalnya antara 20% pada tahun pertama atau 15% dari nilai kontrak dipilih yang terkecil, maka di dalam aturan baru tidak ada patokan sehingga dimungkinkan mendapat dana terbesar.

Sementara untuk proses lelang yang tadinya dilaksanakan 24 hari menjadi 12 hari. Hal lain yang juga direvisi ialah nilai pengadaan langsung untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai Rp200 juta dari semulai Rp100 juta. Dan menaikan nilai pelelangan sederhana untuk barang/pekerjaan konstruksi dari awalnya Rp200 juta menjadi Rp5 miliar. (msb)


Source : Dewi Andriani
Editor : Novita Sari Simamora

Jumat, 27 Januari 2012

Surety Bond
adalah salah satu perjanjian antara TIGA pihak.

Surety Company memberikan jaminan untuk Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Ketiga :

Pihak I : Surety Company
Pihak II : Principal
Pihak III : Oblige

Disepakati apabila pihak yang dijamin (principal) lalai atau gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak ketiga (Oblige) atas apa yang telah DIPERJANJIKAN pihak penjamin (Surety) akan mengganti biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai tersebut, atau kewajiban pihak ke II terhadap pihak ke III tersebut.

Jadi Perjanjian Penjaminan (Surety Bond) ini hanya merupakan perjajian tambahan dari perjanjian pokok yang sudah ada antara Oblige dan Principal, dengan kata lain perjanjian penjaminan tidak pernah ada bila pokok perjanjian tidak ada dan perjanjian ini mengikuti perjanjian pokok tersebut.

Oblige : Adalah pemberi pekerjaan yang mengadakan kontrak dengan principal.
Dalam kontrak harus menyebutkan hak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing masing pihak
Oblige dapat berupa perorangan dan dapat pula berupa badan usaha, instansi pemerintah atau lembaga lembaga lainya.

Principal : Adalah perseorangan atau Badan Hukum yang mengikatkan dirinya dengan
Oblige dalam kontrak dan berjanji untuk melaksanakan ketentuan dalam kontrak tersebut.

- Dalam Construction Contract, Principal adalah kontraktor bangunan
- Dalam supply contract : Principal adalah penyalur barang
- Dalam Custom : Principal adalah pihak wajib bayar bea.

Surety Company : Adalah perusahaan yang memberikan jaminan kepada principal atas kesanggupannya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, jika tidak dilasksanakan maka Surety Company, akan membayar ganti rugi maksimal sebesar jaminan Surety Company.
Surety Company di Indonesia adalah ditunjuk Perusahaan Asuransi.

Dalam praktek Surety Bond baru melaksanakan beberapa bidang diantaranya :
• BID BOND/TENDER BOND ( Jaminan Penawaran )
• PERFOMANCE BOND ( Jaminan Pelaksanaan )
• ADVANCE PAYMENT BOND ( Jaminan Uang Muka )
• MAINTENANCE BOND ( Jaminan Pemeliharaan )

Pelaksanaan Surety Bond di beberapa negara termasuk Indonesia tidak selalu sama karena tergantung pada situasi dan kondisi yang ada di negara tersebut.
Namun persamaannya adalah dalam prinsip prinsip Surety Bond yaitu :
a, Merupakan kontrak antara tiga pihak dimana kontrak antara principal dan oblige sebagai dasar.
b, Untuk penerbitan jaminan principal dibebani Service Charge ( biaya pelayanan ) atau seperti premi dalam asuransi
c, Jangka waktu Surety Bond pada prinsipnya menjamin sepanjang waktu kontrak yang telah dibuat antara principal dengan Oblige ( Non Cancellation )
d, Dalam penyelesaian klaim pada prinsipnya harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kerugian yagn terjadi dan itu terjadi setelah secara resmi diadakan PEMUTUSAN Kontrak/Hubungan Kerja
e, Prinsip kerugian ini bisa berubah apabila dalam pengaturannya sudah dengan tegas disebutkan bahwa jaminan yang diminta bukan berdasarkan kerugian, tetapi lebih menekankan pada hukuman / penalty ( Bid Bond / Tender Bond )
f, Atas segala kerugian yang dibayar, Surety Company mempunyai hak TUNTUT SECARA OTOMATIS (RECOVERY) kepada Prinsipal. RECOVERY ini ditegaskan secara formal daam “Indemnity Agreement” yang ditanda tangani oleh Prinsipal dan Indemnitornya Sebelum atau Pada Saat Jaminan (Bond) dikeluarkan.
g, Risiko yang dijamin dari Surety Bond tidak ditahan sendiri oleh sipenjamin, tetapi diasuransikan kembali kepada perusahaan asuransi lainnya.

Jadi Prinsip Surety Bond dapat dirumuskan sebagai berikut :
• Harus ada kontrak yang jadi dasar harus dilaksanakan
• Prinsipal adalah pihak yang wajib melaksanakan ketentuan kontrak
• Tanggungjawab ( Jaminan ) dalam Surety Bond adalah pendukung dari kewajiban Prinsipal dalam kontrak pokok.
• Surety Company mempunyai hak recovery terhadap principal atas segala pembayaran yang dilakukan kepada oblige
• Surety Bond adalah perjanjian yang bersifat “Non cancellation” atau tidak dapat dibatalkan.

2. Adapun Jenis Jenis Construction Contract Bond

2.1 BID BOND / JAMINAN TENDER / JAMINAN PENAWARAN
Jaminan yang diperlukan oleh Principal untuk mengikuti penawaran / lelang suatu proyek / Pekerjaan yang dibiayai oleh dana pemerintah / swasta

Fungsi Jaminan
Principal pemegang Bid Bond telah memenuhi seua persyaratan yang telah ditentukan oleh Obligee untuk mengikuti pelelangan dan apabila Principal memenangkan pelelangan tersebut maka Principal akan sanggup untuk menutup Kontrak Pelaksanaan pekerjaan dengan Obligee.

2.2 PERFORMANCE BOND / JAMINAN PELAKSANAAN
Jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principal pemegang Performance Bond akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Obligee sesusai dengan ketentuan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Fungsi Jaminan
Manjamin bahwa Principal mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan standar serta waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

2.3 ADVANCE PAYMENT BOND / JAMINAN UANG MUKA
Jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principal pemegang Advance Payment Bond akan sanggup mengembalikan Uang Muka yang telah diterimanya dari Obligee Obligee sesusai dengan ketentuan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Fungsi Jaminan
Untuk menjamin pengembalian uang muka yang diterima oleh principal dari Obligee

Jumlah Uang Muka yang dijamin oleh Surety akan berkurang sesuai dengan angsuran angsuran pengembalian Uang Muka yang telah dibayarkan oleh Principal kepada Obligee.


2.4 MAINTENNCE BOND / JAMINAN PEMELIHARAAN
Jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principal pemegang Maintenance Bond akan sanggup memperbaiki kerusakan kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Fungsi Jaminan
untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan atas kerusakan yang terjadi dalam masa pemeliharaan ( setelah proyek diserahkan kepada Obligee )

3. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan kontrak konstruksi
- Harga kontrak
Mengenai harga kontrak adalah penting bagi pemberi jaminan karena dari jumlah ini akan diperhitungkan berapa persen besarnya jaminan.
- Ketentuan Pembayaran
Dalam kontrak tercantum sisitem pembayaran apakah berdasarkan bulanan atau dengan perhitungan prestasi kerja
- Uraian Pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan
- Pekerjaan itu apakah di sub kontrakkan.
- Ketentuan tentang pinalty
- Ketentuan tentang pekerjaan tambahan
- Perubahan kontrak
- perselisihan

4. Metode penilaian yang harus dilakukan Surety Company
Untuk mendapatkan jaminan kontrak konstruksi seperti yang diajukan dalam permohonan (SPPA Form lampiran III. 1) perlu dilakukan penilaian terhadap kontraktor itu sendiri. Tahap proses penilaian itu dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dan data data lengkap tentang kontraktor yag akan diberikan jaminan, yang mencakup data data pokok dan data penunjang seperti :

4.1 Data Pokok
a, Copy Akta beserta perubahannya (jika ada)
b, Laporan Keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir, kecuali bagi perusahan baru, diutamakan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yaitu meliputi :
b.i Neraca lengkap dengan perincian dan penjelasannya
b.ii Rugi Laba lengkap dengan perincian dan penjelasannya
c. Copy Rekening Koran (R/C) pertanggal Neraca dan 2 (dua) bulan terakhi.
d. Daftar pekerjaan-pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan disusun table dan dilampirkan copy SPK/Kontraknya
e. Daftar pekerjaan yang telah diselesaikan disusun secara kelompok menurut tahun penyelesaiannya dalam suatu table dan dilampiri copy berita acara serah terima pekerjaan.
f. Company Profil yang berisi : Strukktur Organisasi Perusahaan
g. Daftar Riwayat Hidup direksi dan Staff Ahli yang statusnya sebagai Pegawai tetap dan dilampiri fotocopy Ijazahnya masing masing
h. Copy Surat Izin Yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya :
i. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
ii. SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)
iii. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha
iv. Surat Keterangan Domisili
v. Dan Surat keterangan lainnya

41.2 . Data penunjang
a. copy surat tentang NPWP
b. Copy surat refferensi dari Bank
c. Copy surat keanggotaan ( KADIN, GAPENSI,PPGI, HIPMI)

dari data data tersebutt diatas t akan mendapatkan gambaran yang jelas akan kemampuan kontraktor dalam melaksanakan kewajibanya kepada obligee atas suatu pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian.

5. Klaim Dan Sumber Terjadinya Kerugian

Walaupun pemberian jaminan Surety Bond dikenakan “service Charge” yangrendah dan dimaksudkan hanya sebagai biaya pelayanan tetapi karena tujuannya adalah melindungi pemilik proyek (Oblige), sehingga apabila kontraktor gagal melaksanakan tugasnya maka Surety Company harus menjaminnya.

Manfaat dari adanya surety Bond dan apakah perusahaan asuransi yang mengeluarkannya bonafids atau tidak, baru akan diketahui pada saat terjadinya klaim.

Pada saat penanganan klaim inilah ditest kembali apakah waktu memberi jaminan para underwriter sudah menganalisa dan meneliti segala factor factor yagn perlu dan dipersyaratkan dalam perjanjian dengan Oblige

Jaminan hanya ada apabila kegagalan tersebut terjadi akibat kesalahan dari kontraktor melaksanakan tugasnya sesusai isi kontrak kerja, jika tidak dapat dipenuhi isi kontrak sebagai akibat dari kesalahan Obligee maka Surety Company tidak wajib mencairkan jaminan.

Itulah sebabnya mengapa sebelum Surety Company bersedia memberi jaminan untuk Construction Contract Bond serta jaminan tambahan lainnya perlu meneliti dan mengevaluasi lebih dahulu kemampuan kontraktor serta melakukan survey atas proyek yang akan dikerjakan.

Hal Hal yang perlu diperhatikan dan diteliti dalam menangani klaim yang diajukan oleh Oblige tergantung pada jenis bondnya, dan secara garis besarnya perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut :
a. Obligee perlu secara formal mengajukan klaim
b. Surety Company perlu mengadakan penelitian sebab sebab dari permintaan klaim tersebut dengan meneliti :
- hubungannya dengan isi kontrak
- apa yang dipenuhi dan tidak dipenuhi
- dokumen apa yang ada dan sebagainya
c. atas hasil analisa factor factor tadi, barulah ditentukan langkah langkah apa yagn perlu dilakukan untuk menanggapinya yang bisa mencakup :
- Menyetujui klaim tersebut tetapi dengan persyaratan
- Kemungkinan diajukannya solusi lain (terutama untuk jaminan “conditional)
- Dokumen dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung klaim

Yang perlu diperhatikan : Apabila jaminan tersebut bersifat “unconditional” maka pengurusan klaim ini relative singkat, karena secara otomatis penjamin harus memenuhi klaim yang diajukan oleh Obligee secara penuh tanpa mempersoalkan apakah kerugiannya sebesar itu atau tidak.

Akan tetapi jika jaminan itu bersifat “conditional” maka prosesnya akan lebih panjang, karena penjamin hanya akan membayar maksimum sebesar kerugian yang diderita oleh Obligee atau sejumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Dari penjelasan singkat tersebut, telah dapat dibayangkan bahwa tinggi rendahnya pencairan jaminan sangat tergantung pada ketelitian underwriter sewaktu melakukan pemberian jaminan.

Dari data data dimasa lalu klaim yang telah disetujui dapat dikelompokkan karena sebab sebab sebagai berikut :
5.1 menurut catatan Swiss Reinsurance Coy – Zurich pada bukunya “Bond Underwriting Guide” 1970 bahwa statistic mencatat sebab sebab terjadinya kerugian atau kegagalan kontraktor adalah :
o 32% gagalnya kontraktor adalah tidak memadainya nilai kontrak dibandingkan dengan nilai yang seharusnya.
o 26 % gagalnya kontraktor adalah akibat kurang akuratnya dalam melakukan perhitungan yang tepat pada saat penawaran.
o 17 % gagalnya kontraktor disebabkan kurang lancarnya pembayaran dari pemilik
o 17 % gagalnya kontraktor disebabkan kurang pengalaman dalam penanganan pekerjaan
o 8% gagalnya kontraktor akibat fluktuasi dan resesi moneter yang mempengaruhi biaya.
5.2 karena lemahnya pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan biaya

5.3 terlalu banyak pekerjaan yang dipegang oleh kontraktor sehingga mengurangi ketelitian dan konsentrasi baik dibidang keuangan, pengendalian dan lain lain.

5.4 Banyaknya pekerjaan yang diSub-kontrakkan dan tidak diawasi langsung sehingga hasilnya kurang memuaskan.

5.5 Adanya spekulasi dari kontraktor dengan menempatkan sebagian modal kerja / uang muka yang diterima digunakan untuk usaha lainnya.

5.6 Karena akibat terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, atau mogok kerja yang akan memperlambat pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan jadwal dan berakibat penyelesaian tertunda serta juga mengakibatkan biaya pengadaan dan pengangkutan akan naik.

5.7 Modal kerja kontraktor tidak memadai sehingga bergatung pada fasilitas pinjaman.

5.8 Kekurangan tenaga ahli dalam kontraktor

5.9 Kurangnya peralatan milik sendiri. Walaupun ada tambahan peralatan sewaan namun tetap mengahadapi masalah apabila sewaktu waktu kontrak sewa dihentikan

Rabu, 25 Januari 2012

GARANSI BANK DENGAN FORMAT TERTENTU

GARANSI BANK DENGAN FORMAT TERTENTU

I . Kasus Posisi
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten **** melalui suratnya No. ********** tanggal 8 Mei 2008 menyampaikan bahwa setiap bentuk dan isi Jaminan yang menjamin penawaran, uang muka, pelaksanaan dan pemeliharaan dalam pengadaan jasa konstruksi, secara substansif harus sesuai dengan format sebagaimana disampaikan dalam surat tersebut diatas.
II. Permasalahan
1. Apakah format jaminan (Garansi Bank) sebagaimana disampaikan tersebut dapat diterbitkan oleh BANK ?
2. Apakah pihak Pemegang Jaminan dapat turut berkomparisi / secara langsung mengikatkan diri dengan BANK dan turut menandatangani PPGB dan Lembar Jaminan (Garansi Bank) ?
III. Dasar Hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 ;
- Keppres no. 8 tahun 3006 tentang Perubahan atas Keppres no. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;
IV. Pembahasan
IV.I. Syarat Minimal Format Garansi Bank
1. Syarat-syarat minimal yang harus dimuat dalam suatu Garansi Bank, yaitu :
• Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”. Dalam hal Garansi Bank dibuat dalam bahasa asing, maka di bawah judul dalam bahasa asing tersebut agar ditambahkan judul dalam tanda kurung “(Garansi Bank)”atau “(Bank Garansi)”.
• Nama dan alamat bank pemberi garansi;
• Nama dan alamat Pemegang GB (Bowheer);
• Tanggal penerbitan Garansi Bank;
• Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi;
• Jumlah uang yang dijamin oleh bank;
• Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Garansi Bank;
• Penegasan batas waktu terakhir pengajuan klaim, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas)hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah berakhirnya Garansi Bank;
• Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUHPerdata atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata.
Syarat minimal tersebut juga telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 yang mewajibkan bahwa dalam penerbitan Garansi Bank, Bank wajib memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan tersebut.
2. Bahwa dalam setiap penerbitan Garansi Bank, agar diupayakan menggunakan format standar Garansi Bank yang telah ditetapkan. Namun, jika nasabah menghendaki format Garansi Bank yang berbeda dengan format standar, maka harus dipastikan format Garansi Bank yang diajukan tersebut :
• Memenuhi syarat minimum yang harus dimuat dalam Garansi Bank,
• Tetap melindungi kepentingan bank, dan
• Tidak melanggar kebijakan bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Laksanakan review terhadap format Garansi Bank tersebut dapat dipergunakan apabila dilakukan penyesuaian terhadap beberapa hal, sebagai berikut :
• Di bawah judul ”JAMINAN BANK” harus ditambahkan judul dalam tanda kurung (Garansi Bank) atau (Bank Garansi). Hal ini untuk memenuhi syarat minimal yan telah ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut diatas.
• Harus dicantumkan tempat dikeluarkan/diterbitkannya Garansi Bank dan tanggal Penerbitan Garansi Bank tersebut. Hal ini untuk memberikan suatu ketegasan kapan Garansi Bank tersebut mulai berlaku sehingga tidak terjadi kerancuan apabila terjadi klaim, karena Bank tidak mengambil/menanggung risiko yang terjadi sebelum Garansi Bank diterbitkan (back date).
• Disarankan agar ditambahkan klausul mengenai domisili hukum apabila terjadi dispute. Hal tersebut penting untuk kepentingan Bank apabila di masa yang akan datang terjadi perselisihan hukum yang melibatkan Bank dengan pihak yang berdomisili diluar daerah dimana Kantor BANK berada.
• Pada masing-masing format bentuk-bentuk Jaminan, kata ”jaminan” agar diganti menjadi ”Garansi Bank”.
• Pada masing-masing format bentuk-bentuk Jaminan, pada angka 3 (tiga) agar diisi sesuai kewenangan Pemimpin Cabang berdasarkan surat kuasa Direksi yang berlaku cfm. Komparisi Perjanjian BANK yang terkini.
• Pada kalimat angka 3 (tiga) selanjutnya yaitu :
” … dengan ini menyatakan bahwa Bank menjamin Pejabat Pembuat Komitmen atas seluruh nilai uang …” (dst sampai akhir kalimat)
agar dirubah menjadi :”Dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dan akan membayar setiap saat kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai sebesar Rp. ………………….. atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dengan disertai asli warkat GARANSI BANK oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan didalam GARANSI BANK ini, apabila PENYEDIA JASA ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sebagaimana ditentukan dalam Kontrak/Perjanjian yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.
• Pada masing-masing format Jaminan, ditambahkan dasar dilakukannya pekerjaan (Nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/Jasa sesuai dengan kewenangan memutus). Hal tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada Bank bahwa benar telah terjadi suatu perikatan (dalam suatu perjanjian/kontrak tertulis) antara pemohon Garansi Bank dengan calon Pemegang Garansi Bank. Selain itu, sesuai dengan Keppres no. 8 tahun 3006 tentang Perubahan atas Keppres no. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah, mewajibkan adanya keputusan penetapan penyedia barang/jasa dimaksud.
• Pada angka 5 (lima) dalam format ”Jaminan Pelaksanaan” agar ditambahkan dan diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sbb :
”Jaminan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak atau sampai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak selesai sebelum jangka waktu Jaminan ini berakhir”.
• Hal tersebut untuk menjaga kepentingan Bank agar Garansi Bank yang diterbitkan tidak menjamin prestasi-prestasi yang dilakukan sebelum Garansi Bank diterbitkan, sebab ada kalanya penyedia barang/jasa mengajukan setelah perjanjian/kontrak ditandatangani.Pada angka 5 (lima) dalam format ”Jaminan Pemeliharaan” agar ditambahkan dan diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sbb :
”Jaminan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan berdasarkan kontrak atau sampai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri dalam hal pemeliharaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak selesai sebelum jangka waktu Jaminan ini berakhir”.
• Filosofi dari butir f. diatas sama dengan butir e. tersebut diatas.Pada ruang tanda tangan (paragraf terakhir) agar pencantuman tanda tangan pihak BANK sebagai penjamin agar disesuaikan menjadi :
”PT Bank ………………………
Kantor Cabang ……………….
Meterai (sesuai ketentuan yang berlaku)
Pemimpin”
IV.II. Pihak yang bertanda tangan dalam PPGB dan Garansi Bank
1. Adapun mengenai permasalahan dapat atau tidaknya Pemegang Garansi Bank turut serta menandatangani Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) dan Lembar Garansi Bank, hal tersebut tidak lazim dipergunakan dalam dokumen PPGB maupun dalam lembar Garansi Bank. Standar baku format PPGB maupun Garansi Bank tidak mengikutsertakan pihak Pemegang Garansi Bank untuk ikut bertanda tangan dalam PPGB dan Garansi Bank.
2. Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan (dikutip) :”Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”
3. Berdasarkan Pasal 1823 KUH Perdata tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara analogi bahwa pihak Pemegang Garansi Bank tidak perlu turut serta menandatangani dalam lembar Garansi Bank, melainkan pihak Bank sebagai pihak penanggung/penjamin berdasarkan dokumen Garansi Bank menyatakan untuk mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin.
4. PPGB adalah suatu perjanjian yang merupakan perjanjian pokok atas perjanjian pembebanan agunan dalam hal PPGB mensyaratkan adanya agunan untuk menjamin Garansi Bank. Sedangkan perjanjian pokok dari Garansi Bank adalah perjanjian atau kontrak yang mengatur transaksi antara pemohon Garansi Bank dengan pihak ketiga yang merupakan pemegang Garansi Bank sehingga perjanjian pokok tersebut disebutkan dalam Garansi Bank sebagai dasar pelaksanaan prestasi yang dijamin.
5. Dengan telah disebutkannya perjanjian yang mendasari pelaksanaan prestasi dalam Garansi Bank, maka secara yuridis Bank telah mengikatkan diri pada perjanjian yang terjadi antara Pemegang dan Pemohon Garansi Bank dimasud, sehingga tidak diperlukan lagi keikutsertaan Pemegang Garansi Bank untuk menandatangani Garansi Bank.
6. Apabila Pemegang Garansi Bank turut menandatangani PPGB dan lembar Garansi Bank maka hal tersebut adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan standar baku PPGB maupun lembar Garansi Bank dan dapat mengancam timbulnya risiko tuntutan pembatalan dengan dasar adanya cacat yuridis.
IV. Kesimpulan dan Saran
1. Format Garansi Bank yang dapat diterbitkan oleh BANK harus memuat syarat-syarat minimal format Garansi Bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 yang mewajibkan bahwa dalam penerbitan Garansi Bank, Bank wajib memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan tersebut.
2. Format Garansi Bank yang dikehendaki oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten **** belum memenuhi syarat minimal format Garansi Bank sehingga diperlukan penyesuaian sebagaimana terurai pada butir IV.I.3 di atas.
3. Penandatanganan PPGB dan Garansi Bank oleh pihak Pemegang Garansi Bank adalah tidak lazim dipergunakan dalam format PPGB maupun dalam lembar Garansi Bank sehingga perlu dihindari.
Oleh : Achmad Susetyo
http://kasusperbankan.wordpress.com/2009/05/01/garansi-bank-format-tertentu/