Rabu, 19 Agustus 2015

Unconditional Jaminan Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah



Dibuat: Selasa, 02 September 2014 08:56
Ditulis oleh Heryanto Sijabat, S.H., M.H., Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

ABSTRAK
Jaminan dalam pengadaan barang jasa Pemerintah diperlukan untuk menjamin bahwa calon penyedia atau penyedia dapat bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajibannya. Jaminan yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) haruslah yang diterbikan oleh bank, perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan. Peraturan menegaskan bahwa jaminan pengadaan itu harus bersifat tanpa syarat (unconditional). Yang berarti jika terjadi wanprestasi, PPK dalam mencairkan jaminan tersebut tidak memiliki hambatan. Kata Kunci : Jaminan, Unconditional, Wanprestasi.

PENDAHULUAN
Kontribusi Pemerintah dalam pembangunan proyek yang bersumber dari pendanaan APBN, APBD, dan BUMN/D terus berjalan tentu membuka peluang usaha bagi industri dalam negeri. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pemerintah Pusat sampai dengan Triwulan II tahun 2014 telah mengeluarkan anggaran untuk “belanja” sebesar Rp 467.800.000.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh triliyun delapan ratus milyar rupiah) dan transfer ke daerah sebesar Rp 291.200.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu triliyun dua ratus milyar rupiah).
Untuk Belanja Modal Pemerintah Pusat telah mengeluarkan anggaran sekitar sebesar Rp 28.300.000.000.000,- (duapuluh delapan triliyun tiga ratus milyar rupiah) dan Belanja Barang sebesar Rp 55.600.000.000.000,- (lima puluh lima triliyun enam ratus milyar rupiah). Belanja Modal dan Belanja Barang ini umumnya menghasilkan barang jasa bagi Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang jasa harus tetap dijaga tetap pada jalur untuk kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

JENIS-JENIS JAMINAN
Dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah ada yang dikenal dengan istilah jaminan. Jaminan ini disediakan oleh calon atau penyedia barang jasa. Ciri-ciri dari jaminan yang diberikan tersebut harus tertulis, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), serta dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi.

Pengadaan barang jasa Pemerintah mengenal 5 (lima) jenis jaminan yaitu : Jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan jaminan sanggahan banding
1.  Jaminan penawaran
Pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya mensyaratkan adanya jaminan, sedangkan untuk pekerjaan jasa konsultansi sebaliknya tidak mensyaratkan jaminan.
Besaran jaminan penawaran antara 1% hingga 3% dari total dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penetapan besaran jaminan penawaran ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan. Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara. Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.
2.  Jaminan Pelaksanaan 
Untuk besaran nilai Jaminan Pelaksanaan diatur untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari nilai Kontrak, sedangkan apabila nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah 5% dari nilai total HPS.
3.  Jaminan Uang Muka
Jaminan uang muka diberikan penyedia kepada PPK sebesar uang muka yang diberikan PPK kepada penyedia. PPK memberikan uang muka dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut digunakan untuk mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material, dan/atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Ketentuan besaran uang muka diberikan untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% dari nilai Kontrak dan untuk usaha non kecil dan Jasa Konsultansi paling tinggi 20% dari nilai Kontrak. Jika kontraknya Multi Years maka uang muka diberikan 20% dari Kontrak tahun pertama atau 15% dari nilai Kontrak keseluruhan.
4. Jaminan Pemeliharaan
Diberikan untuk Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100%, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau PHO nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak.
5. Jaminan Sanggah Banding
Setelah ULP menjawab sanggahan dari para peserta, apabila para peserta tidak puas dengan jawaban sanggahan maka diberikan peluang Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding. Peserta yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung. Besaran nilai Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% dari nilai total HPS.

UNCONDITIONAL JAMINAN
Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 telah menegaskan bahwa yang dapat memberikan jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi. Dalam hal jaminan, Bank Umum mengeluarkan produk Bank Garansi, sedangkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penjaminan mengeluarkan suretybond.
Jaminan yang diajukan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Asuransi haruslah bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional). Penegasan Jaminan harus tidak bersyarat (unconditional) tertera dalam definisi Surat Jaminan pada pasal 1 point 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jaminan tersebut harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional)sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Jaminan juga dapat dicairkan dan disetor ke kas negara jika ditemukan penipuanatau pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa. Penegasan tentang jaminan ini dipertegas dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012.
Beberapa bulan belakangan ini, menjadi topik pembicaraan tentang Jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi menjadi jaminan bersyarat (conditional) dari tidak bersyarat (unconditional) jika dihubungkan dengan Surat Edaran Otorisasi Jasa Keuangan Nomor SE-04/NB/2013 tanggal 18 September 2013 tentang pencantuman klausula dalam polis suretyship untuk tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam surat edaran ini OJK menegaskan perusahaan asuransi kerugian yang memasarkan produk asuransi suretyship agar mencantumkan klausula di dalam polis suretyship untuk tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktek KKN, penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran serta tindakan yang diindikasikan disebabkan oleh praktek KKN serta penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan.
Samsul Ramli (2014) menyebutkan ada empat tujuan perusahaan asuransi dapat menerbitkan suretyship antara lain :
  1. Memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh para kontraktor dengan memberikan alternatif pemilihan jaminan dalam pengerjaan pemborongan dan/atau pembelian, sehingga para kontraktor berkesempatan memakai jaminan dengan biaya rendah.
  2. Menciptakan pasar jaminan yang kompetitif, sehingga tidak dimonopoli oleh perbankan saja dan mendorong para pemberi jaminan memberikan pelayanan yang lebih baik.
  3. Memberikan kesempatan kepada kontraktor yang memiliki kemampuan teknis yang baik tetapi memiliki kekurangan modal kerja, sehingga perlu diberikan bantuan modal kerja dengan cara memberikan uang muka.
  4. Penunjukkan perusahaan asuransi sebagai pengelola suretyship dimaksudkan agar insurance minded di kalangan masyarakat khususnya bagi kontraktor/pemborong/pemasok dapat makin bertambah.
Para praktisi asuransi mengakui bahwa suretyship merupakan bisnis asuransi yang berisiko tinggi, tetapi memiliki kesempatan untuk memberikan keuntungan apabila dikerjakan dengan selektif dan mengaplikasikan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan karena perusahaan asuransi yang menerbitkan suretyship merupakan perusahaan penjamin proyek bernilai besar. Sementara itu, pengusaha (kontraktor) tidak memberikan jaminan khususnya untuk penerbitan suretyship. Umumnya perusahaan asuransi mematok sekitar 20% dari total bisnis perseroan untuk keperluan suretyship.
Akibat hukum dari Surat Edaran Otorisasi Jasa Keuangan Nomor SE-04/NB/2013 tanggal 18 September, dalam praktek pengadaan barang jasa pemerintah mengakibatkan calon penyedia barang jasa yang mengikuti pelelangan diharuskan menggunakan jasa perbankan untuk menerbitkan Jaminan Penawaran. Tentunya jika menggunakan produk dari perusahaan asuransi, maka akan digugurkan pada tahapan evaluasi administrasi. Tentunya Pokja Unit Layanan Pengadaan akan mengikuti perintah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2010 dan Perubahannya.
Pada tanggal 28 Februari 2014 Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat S-126/NB.211/2014 memberikan penegasan pemberlakuan Surat Edaran Otorisasi Jasa Keuangan Nomor SE-04/NB/2013 tanggal 18 September ini, dengan menekankan bahwa setiap perusahaan asuransi umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship wajib memenuhi ketentuan yang tertera dalam Surat Edaran Otorisasi Jasa Keuangan Nomor SE-04/NB/2013. Apabila dalam penyelenggaraan lelang dan/atau pelaksanaan pekerjaan yang ditangani ditemukan Polis atau Setifikat jaminan perusahaan asuransi yang melanggar Surat Edaran tersebut, maka akan ditindak secara tegas.
Dengan adanya surat penegasan tersebut, tentunya memberikan terapi yang cukup kuat kepada perusahaan asuransi umum yang menerbitkan suretyship untuk tidak menerbitkan jaminan untuk pengadaan barang jasa dikarenakan risiko perusahaan yang harus dihadapi. Namun, dengan berjalannya waktu akhirnya Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) memiliki pandangan yang berubah setelah banyaknya keluhan untuk permasalahan jaminan tersebut.
Atas kejadian tersebut Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Nomor S-127/NB.2/2014 tanggal 18 April 2014 tentang pencatuman klausula tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam surat jaminan/suretyship, yang ditujukan kepada Direksi Perusahaan Asuransi Umum dan Direksi Perusahaan Penjaminan.
Dalam surat tersebut Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan baru tentang pelaksanaan Surat Edaran Otorisasi Jasa Keuangan Nomor SE-04/NB/2013 bahwa karena belum terdapat keseragaman dalam penerapan klausula untuk tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam jaminan, maka diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut perusahaan asuransi umum yang menerbitkan surat jaminan (suretyship) dapat menerbitkan surat jaminan untuk pengadaan barang jasa dengan catatan bahwa perusahaan asuransi harus melakukan assesment secara komprehensif terhadap obyek risiko yang dijamin sebelum menerbitkan surat jaminan.
KESIMPULAN
Unconditional jaminan dalam pengadaan barang jasa pemerintah merupakan peraturan yang harus dilaksanakan untuk menjamin kepentingan Pemerintah jika terjadi wanprestasi dari penyedia. Termasuk jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi harus tetap bersifat unconditonal.

DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2014.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 dan perubahaannya.
Mudjisantoso, Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia, CV Primaprint, Yogyakarta, 2014.
Samsul Ramli, Mengatasi Aneka Masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visi Media, Jakarta, 2014.

Selasa, 24 Maret 2015

Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk Lelang Secara Elektronik (E-Proc)



Selama ini, pelelangan umum dan pelelangan sederhana mempersyaratkan Jaminan Penawaran. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering maka ada pengecualian terhadap aturan tersebut.
Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 memang merupakan sebuah “hadiah akhir tahun” dari LKPP yang cukup signifikan, karena mengubah banyak hal terhadap proses pengadaan secara elektronik (E-Proc) yang terdahulu. Juga menyebabkan semua Standard Bidding Document (SBD) atau Standar Dokumen Pengadaan (SDP) harus segera menyesuaikan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 adalah:
  1. Mulai diperkenalkan aplikasi Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara;
  2. Rencana pelaksanaan pengadaan (Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak) yang disusun oleh PPK dapat diserahkan kepada ULP dalam bentuk dokumen elektronik;
  3. Penekanan bahwa jadwal pelaksanaan pemilihan menggunakan hari kalender, kecuali untuk:
    • pemberian penjelasan;
    • batas akhir pemasukan penawaran;
    • pembukaan penawaran;
    • pembuktian kualifikasi; dan
    • batas akhir sanggah/sanggah banding,
tetap memperhatikan hari kerja.
  1. Penegasan bahwa kumpulan tanya jawab pada saat penjelasan pekerjaan sudah berupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan;
  2. Seluruh pernyataan yang dibutuhkan dalam persyaratan kualifikasi sudah tertuang dalam SPSE, sehingga dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik maka penyedia dianggap sudah menyetujui seluruh pernyataan tersebut;
  3. Yang disebut dengan penawaran lebih dipertegas, yaitu file yang dapat dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat harga penawaran, daftar kuantitas dan harga, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;
  4. Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja ULP dapat tidak meminta dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara. Hal ini akan mempersingkat dan mempermudah pelaksanaan pelelangan;
  5. Jaminan penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ATAU tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
  6. Apabila tetap mempersyaratkan Jaminan Penawaran, maka Jaminan Penawaran Asli diserahkan pada saat pembuktian kualifikasi (apabila menggunakan Pascakualifikasi) atau pada saat sebelum penetapan pemenang (apabila menggunakan Prakualifikasi); dan
  7. Apabila tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli dan/atau Jaminan tidak dapat dicairkan, maka akun penyedia akan dinon aktifkan dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam.
http://www.khalidmustafa.info/2012/12/29/jaminan-penawaran-tidak-diperlukan-untuk-lelang-secara-elektronik-e-proc.php 

Marak kebakaran, miliki Asuransi Properti

Selasa, 10 Maret 2015  Kabarbisnis.com
Maraknya kejadian kebakaran yang menimpa sejumlah gedung, fasilitas umum, hingga perumahan penduduk rupanya membuat minat masyarakat untuk mengasuransikan aset propertinya terus meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan positif premi asuransi sektor properti di tahun lalu.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia sendiri mencatat premi bruto asuransi umum tahun 2014 tumbuh sebesar 19,87 persen. Premi bruto asuransi umum tercatat sebesar Rp 56,1 triliun, dibanding tahun 2013 sebesar Rp 46,8 triliun.
Direktur Eksekutif AAUI Julian Noor mengatakan, pertumbuhan terbesar di akhir tahun 2014 dibukukan oleh lini usaha asuransi surety bond (penjaminan) sebesar 105 persen, disusul lini usaha asuransi energi sebesar 33 persen.
Namun, secara nominal pertumbuhan terbesar dibukukan oleh lini usaha asuransi properti sebesar Rp 3,4 triliun. Lini usaha properti kembali mendominasi perolehan premi bruto mengalahkan lini usaha motor yang bertahan selama lima tahun.
“Pertumbuhan perolehan premi bruto asuransi umum tahun 2014 mencatatkan pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan premi tahun 2013 yang dicatat sebesar 20,1 persen,” kata Julian dalam siaran persnya, Senin (9/3/2015).
Sementara itu, klaim bruto pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp 23,5 triliun, meningkat sebesar 28,41 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 18,3 triliun. Peningkatan klaim tertinggi periode ini tercatat pada lini usaha asuransi surety bond sebesar 417,3 persen. Namun secara nominal peningkatan klaim terbesar dibukukan oleh lini usaha asuransi properti sebesar Rp 1,5 triliun.

Asuransi dan Surety Bond / Bank Garansi

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.
Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:
  1. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
  2. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa akturia. 
 
Surety Bond / Jaminan 
adalah salah satu perjanjian antara TIGA pihak.
Surety Company memberikan jaminan untuk Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Ketiga :
Pihak I : Surety Company
Pihak II : Principal
Pihak III : Oblige
Disepakati apabila pihak yang dijamin (principal) lalai atau gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak ketiga (Oblige) atas apa yang telah DIPERJANJIKAN pihak penjamin (Surety) akan mengganti biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai tersebut, atau kewajiban pihak ke II terhadap pihak ke III tersebut.
 
Bank Garansi
Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.Biasayan transaksi atau proyek dalam nilai yang besar mempersyaratkan penyertaan Jaminan Bank (Bank Guarantee). Untuk memenuhi kebutuhan bisnis ini, pihak bank dapat mengeluarkan Bank Garansi/Standby LC. Anda dapat memilih jenis Bank Garansi yang sesuai dengan kebutuhan usaha Anda.